DEMOKRASI “MASUK ANGIN” DI KABUPATEN BUTON

DEMOKRASI “MASUK ANGIN” DI KABUPATEN BUTON

Setelah beberapa hari belakangan pasca ditolaknya berkas Pasangan H.Hamim-Farid oleh pihak KPUD dan menetapkan pasangan Umar-Bakry sebagai pasangan calon tunggal, gejolak sosial politik di daerah ini telah menunjukan geliat hebat, berbeda dengan daerah anak kandung hasil pemekaran seperti Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan yang melaksanakan pesta demokrasi masih relatif normal.

Wajah demokrasi di Kabupaten Buton sungguh memprihatinkan, seharusnya daerah ini sudah mempunyai para calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang siap menggaet suara masyarakat dengan berbagai suguhan visi misi, program kerja, atau kampanye-kampanye yang mencerdaskan dan mencerahkan demi kemajuan pembangunan Kabupaten Buton ke depan, kini perlahan-lahan seakan mulai terancam dan banyak yang mengecewahkan. Contoh yang bisa kita lihat adalah sebagai berikut:

1.        Umar Samiun dari pasangan Umar-Bakry terpaksa harus menerima pahitnya keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan yang melilitnya terkait penyuapan kepada Mantan Hakim Konstitusi Akil Mochtar sebesar 1 miliar rupiah pada Pilkada Tahun 2011 untuk memuluskan sengketa Pilkada Buton di Mahkamah Konstitusi.

2.        Panwaslu Kabupaten Buton membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 43 dan 44 tentang Penetapan Pasangan Calon Umar-Bakry dan berusaha mengakomodir Pasangan H.Hamim-Farid sebagai salah satu pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah Kabupaten Buton, akibatnya Lisiaon Officer (LO) Pasangan Umar-Bakry melaporkan pihak Panwaslu ke DKPP dan Pengadilan Negeri Buton atas dugaan pelanggan hukum.

3.        KPUD Kabupaten Buton menolak berkas Pasangan H.Hamim-Farid karena tidak memenuhi syarat. Keputusan dari KPUD bukan tanpa sebab karena sebelumnya sudah ada surat edaran yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu RI Muhammad terkait permasalahan kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI. Kepengurusan DPN PKPI yang dinyatakan sah adalah kepengurusan Isran Noor sebagai Ketua Umum dan Semuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen), SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19 AH 11.01 Tahun 2015 tanggal 10 November 2015 Tentang Pengesahan Perubahan DPN PKPI dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, akibatnya Lisiaon Officer (LO) kubu pasangan H.Hamim-Farid melaporkan pihak KPUD kepada DKPP atas dugaan menyalahi aturan yang berlaku.

Skenario dugaan saling menjegal satu dengan yang lain, baik yang dilakukan oleh pasangan H.Hamim-Farid maupun Umar-Bakry melalui intervensi lembaga penyelenggara dan pengawas Pilkada menjadi perbincangan hangat masyarakat, isu-isu mulai bermunculan bahwa KPUD telah “Kemasukan Angin” oleh Kubu Umar-Bakry karena telah menolak berkas pasangan H.Hamim-Farid dan menerima pasangan Umar-Bakry, begitupula dengan Panwaslu telah “Kemasukan Angin” pula oleh pasangan H.Hamim-Farid karena telah merekomendasikan menerima berkas pasangan H.Hamim-Farid dan berusaha menggugurkan pasangan Umar-Bakry dalam Pilkada.

Demokrasi masuk angin rupanya menjadi perdebatan tidak henti-hentinya dari kedua kubu yang saling berseberangan saat ada dugaan dari masyarakat kepada lembaga-lembaga independen yang kekurangan vitamin atau obat anti masuk angin. Tidak sehatnya lembaga penyelenggara dan pengawas Pilkada pada akhirnya hanya melahirkan demokrasi sakit-sakitan.

Sepengetahuan saya, dua lembaga ini (KPUD dan PANWASLU) merupakan lembaga independen yang tidak boleh bermain politik atau menjadi relawan terselubung dari salah satu pasangan calon kepala daerah, tetapi  fakta berbicara lain bahwa kedua lembaga ini memberi kesan kurang harmonis atau tidak satu arah tentang aturan pelaksanaan Pilkada, boleh jadi isu yang ada benar dan boleh jadi pula salah. Terlepas dari dugaan kecurangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen ini, seharusnya Pilkada Kabupaten Buton berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, bukan karena pesanan atau keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.

Sangatlah disayangkan jikalau Kabupaten Buton melahirkan calon-calon yang mempunyai ambisi kekuasaan besar dengan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan politiknya, yang berdampak pada terciptanya pelemahan demokratisasi. Pilkada seharusnya menjadi ajang untuk bertarung secara sehat, berwibawa, cerdas, dan damai bukan malah menciptakan kegaduhan politik yang merugikan masa depan masyarakatnya. Semoga demokrasi di Kabupaten Buton jauh dari “Demokrasi Masuk Angin”, lembaga-lembaga penyelenggaran dan pengawas Pilkada dapat menyelenggarakan dan mengawal proses demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buton. Amin.