Jeffrey A. Winters merupakan pakar ilmu politik dari Norhwestern University. Bukunya yang sangat terkenal berjudul Oligarchy (Cambridge, 2011), karena kepakarannya maka beliau diundang oleh lembaga KPK RI untuk menjadi pemateri dalam Webinar berjudul “Memahami Oligarki, Aspek Ketatanegaraan, Ekonomi, dan Politik Pemberantasan Korupsi”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2020.
Di dalam pembahasan dan pandangan beliau tentang wajah oligarki di Indonesia merasakan keanehan karena memandang bahwa orang-orang yang mempunyai banyak uang menjadi wajib untuk memberi imbalan orang lain, seseorang yang ingin menduduki kekuasaan politik mau tidak mau harus mengeluarkan uang (karena dianggap kaya) kepada orang lain (rakyat) dan elit politik untuk menguasai kekuasaan dan hal ini menjadi pemandangan yang biasa saja, golongan oligarki berpandangan bahwa "semuanya bisa diatur". Betapa mudahnya mereka mengatur kekuasaan dengan uangnya, dan rakyat menjadi korban dari permainan uang para oligar.
Berikut kutipan pernyataan beliau:
Kalau kita berbicara tentang oligarki tentunya kita berbicara tentang kekuasaan jadi dalam sistem demokrasi, idealnya setiap orang setara dengan orang lain artinya satu suara untuk satu orang, jadi ini sistem demokrasi adalah sistem kesetaraan yang sangat radikal dan dalam sejarah manusia sebenarnya jarang kita punya sistem seperti itu, tapi kita harus paham bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang resmi tetapi ada distribusi kekuasaan yang juga eksis di dalam masyarakat dan di dalam politik yang non resmi artinya tidak berdasarkan misalnya sistem pemilu, kampanye dan suara, tetapi berdasarkan kekuasaan yang di luar sistem resmi itu dan kalau kita mau paham sistem oligarki dan kekuasaan oligarki, kita harus mengakui bahwa semua orang tidak punya kekuasaan yang sama, padahal hidup di dalam demokrasi dimana seharusnya mereka mempunyai kekuasaan yang sama, ini yang menjadi masalah karena ada konflik antara sistem yang tujuannya equality dan disitu ada justice dan sistem yang tidak equal.
Para oligar adalah segelintir orang yang mempunyai kekuasaan karena memiliki uang yang lentur dan serba guna, tentunya uang berguna untuk membeli barang dan jasa tetapi uang mempunyai status khusus, sebagai sumber daya kekuasaan, formulanya cukup sederhana, orang yang mempunyai banyak uang, sekaligus mempunyai banyak kekuasaan politik karena barang dan jasa politik juga ada harganya dan ongkosnya, kekayaan tidak selalu akan dipakai sebagai kekuasaan politik tetapi terserah para oligarki yang punya kekayaan tersebut, jadi uang merupakan kapasitas untuk mengarahkan dan mendistorsikan politik dan kapasitas tersebut dapat dipakai, baik di sistem demokrasi maupun di rezim diktator militer seperti di orde baru Soeharto.
Para oligar merupakan aktor-aktor yang mengontrol konsentrasi kekayaan pribadi secara masif yang dapat digunakan untuk 2 tujuan yang ada hubungan dengan politik. Saya ingin menggaris bawahi 2 tujuan yang penting untuk oligarki. Disatu sisi para oligark ingin melindungi dan mengamankan kekayaannya dari redistribusi, disisi lain mereka ingin mempengaruhi pemerintahan supaya dekat dengan yang berkuasa dan untuk menghindari kesulitan menjalankan bisnisnya tanpa gangguan, kalau pemerintah dikuasai oleh partai koalisi gerakan atau figur yang bahaya, yang tidak pro bisnis, resikonya besar sekali untuk para oligar.
Apa hubungannya dengan korupsi? Mari kita lihat apa tujuan para oligar yaitu upaya untuk melindungi kekayaan dan menghindari redisribusi. Di Indonesia seperti negara lain, redistribusi bisa terjadi melalui sistem pajak. Pajak masuk di kas negara dan dibagi ke publik lewat kebijakan dan peraturan, misalnya program yang membantu orang miskin lewat pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Biasanya yang lebih mampu kena pajak, yang lebih berat dan di pandangan para oligar, ini redistribusi dari saku mereka ke saku orang lain. Ada yang dengan senang hati mau bayar pajaknya, asal mereka percaya pemerintah akan efektif dan tidak akan korup, kebanyakan pemerintah sebagai institusi yang tidak efektif dan sangat korup. Jadi mereka lawan tanpa kekayaannya untuk lawan, termasuk sembunyikan kekayaannya diluar negeri, ada banyak negara yang mempunyai satu fungsi yaitu satu rahasia yang mengamankan para oligark di seluruh dunia.
Pajak adalah satu cara kekayaan para oligar bisa terancam ada redistribusi juga lewat korupsi langsung, tetapi korupsi berbeda dengan pajak, korupsi juga masuk ke pemerintah tetapi masuk langsung ke saku pribadi, figur pemerintahan yang mempunyai kekuatan politik di pemerintahannya.
Dari pandangan oligar, kekuasaan merupakan redistribusi tetapi redistribusi ini 100% yang diantara kelompok elit di atas, kolega saya Doktor Jenifer Thinkes sebutkan sistem ini sebagai sistem bagi-bagi di Indonesia dan sistem bagi-bagi mempunyai fungsi yaitu diantara elit di Indonesia berjalan dengan baik lancar dan damai, memang sistem bagi-bagi ini sudah lama dibilang ideologi dan kebudayaan. Konsep bagi-bagi ini cukup sederhana skenarionya kira-kira begini, orang yang dipemerintah bersikap loe (kamu) lagi dapat rezeki, bagi dong, anda sangat kaya, bagi dong dan yang minta uang ingin dibagikan cukup sadar bahwa transaksi ini adalah korupsi tetapi disisi lain mereka merasa benar juga, kenapa anda pegang begitu banyak uang, mana jeleknya kalau saya dapat juga. Anda menunggu tanda tangan saya kan ayo jangan pelit, kita semua tahu pelit itu tidak baik, jadi ada semacam konsep bahwa bagi-bagi itu kalau tidak dibagi kekayaannya itu tidak baik, jadi ini aneh proses redistribusi ini diantara elit di atas.
Mungkin redistribusi ini baik kalau pindah kekayaan dari yang super kaya kepada yang super miskin tetapi sistem bagi-bagi dan korupsi ini adalah redistribusi dari yang super kaya kepada yang super powerfull yang mempunyai kekuasaan politik, yang powerfull di dalam pemerintahan bisa menentukan nasib kaum oligarki, misalnya bisnisnya bisa maju atau tidak (harus berhenti). Si oligar atau si super kaya bisa dapat izin atau tidak dapat, bayar pajak yang banyak atau bayar pajak yang sedikit.
Singkatnya berdasarkan policy dan peraturan kadang-kadang figur di dalam pemerintahan punya power luar biasa untuk katakan yes or not, maju atau mundur, salah atau benar, jalan sekarang atau now all never.
Saya mau berhenti sebenarnya untuk menggaris bawahi beberapa point: Pertama, uang adalah sumber daya kekuasaan yang bisa digunakan menghilangkan segala halangan, salah satu ucapan yang umum di Indonesia adalah apa saja bisa diatur, orang Indonesia selalu tertawa dan geleng kepala kalau mengakui fakta ini. Kedua bukang semua figur di pemerintahan dan bukan semua oligar bagi-bagi dan redistribusi ini. Ada yang benci konsep dan transaksi seperti ini dan memilih jalur yang resmi dan sering kali jauh lebih sulit, jadi kalau saya bicara tentang kondisi ini tidak berarti bahwa semua orang terlibat baik pihak yang berkuasa maupun pihak yang punya uang dan kekuasaan dalam bentuk material. Tadi saya katakana ada 2 tujuan para oligar, pertama mengamankan kekayaannya dan menghindari redistribusi semaksimal mungkin, kedua untuk mempengaruhi sistem ekonomi politik pada umumnya, transaksi bagi-bagi punya tujuan yang sangat mikro, tujuan kedua ini lebih makro dan korupsi juga muncul disini tetapi ini korupsi demokrasi yang jarang dikriminalnya di negara yang demokratis, kita sudah tahu bahwa uang merupakan sumber daya politik yang lentur dan serba guna artinya uang yang dimiliki oleh para oligar mudah dimanifestasikan kepada kekuasaan lainnya seperti jual beli jabatan dan produk hukum politik atau menyewa kelompok massa yang bersenjata dan para oligar ini bisa menguasai dan membiayai partai politik media massa, think tank, ormas, dan lain-lain.
Komentar
Posting Komentar