DEKADENSI MORAL DALAM PILKADA (Kajian Sosioreligius) *Darmin Hasirun*

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan upaya memilih pemimpin daerah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat secara langsung yang dilaksanakaan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan kepala daerah ini biasa disebut pesta demokrasi. Kenapa disebut pesta demokrasi? Karena disanalah geliat rakyat dalam memilih pemimpinnya yang terbaik, dan kondisi ini pula yang memberikan suasana ramai masyarakat dalam menyambut pemimpin daerahnya.

Kata “pesta” pasti berhubungan dengan perayaan atau hiburan yang menyenangkan masyarakat, dalam pesta demokrasi inilah masyarakat semakin bergairah karena partisipasi dan dukungannya terhadap calon kepala daerah masing-masing terus disosialisasikan, dikampanyekan, bahkan kadang diperselisihkan antara calon kesukaannya dengan calon lain yang bukan pilihannya.

Disamping itu gairah ekonomi masyarakat tumbuh dan berkembang dengan turunnya secara langsung para calon kepala daerah menjumpai masyarakat atau pendukungnya maka disitulah uang-uang dari para calon mulai dikeluarkan satu persatu mulai dari kostum para pendukung, biaya transportasi, baleho, pamflet, stiker, spanduk, sampai pada urusan perut alias makanan harus diurus oleh calon kepala daerah. Uang yang harus disiapkan oleh para calon tidak boleh kurang dari miliaran untuk menggerakan semua sumber daya pendukung agar lebih bersemangat dalam menyuarakan yel-yel dukungannya. Dengan melihat banyaknya dukungan masyarakat hingga harus rela mengeluarkan uang demi meraih hasratnya dalam mendapatkan jabatan kepala daerah.

Dalam dinamika kehidupan politik inilah menimbulkan fenomena posisi masyarakat terbelah, tersekat-sekat, gap (berpisah), terkotak-kotak, dan napsi-napsi, yang menjadi permasalahan politik harus melibatkan masyarakat yang tingkat pemahaman politiknya belum memadai, pendidikannya yang relatif rendah, dan cara berpikirnya terlalu pendek (ada uang saya pilih, tidak ada uang menyingkir). Bukan hanya disitu saja, perbedaan pilihan sering dijadikan bahan untuk saling menyerang satu dengan lainnya, saling menfitnah, saling mencaci maki, saling merendahkan martabat masing-masing, saling mencurigai, dan masih banyak lagi kata saling yang sifatnya negatif atau buruk dalam perkembangan demokrasi sekarang ini.

Fanatik buta kepada calon yang didukung akan berbahaya saat sang idolanya dikritik tentang perannya dalam pembangunan daerah tidak nampak, kontribusi terhadap masyarakat tidak kelihatan, atau baru menjadi pemain baru dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Reaksi orang-orang yang fanatik buta pasti akan membela pilihannya agar opini yang berkembang tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Yang menjadi titik permasalahannya saat para pendukung membela calonnya malah menjatuhkan calon yang lain sehingga terjadilah konflik opini satu dengan yang lain.

Politik uang dalam pesta demokrasi ini menjadi hal yang biasa ketika masyarakat masih kelaparan dan membutuhkan uluran tangan dari para calon, ketika susah membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, ketika tidak ada pekerjaan (pengangguran), ketika masyarakat masih menganggap uang adalah segalanya. Disinilah harga diri masyarakat tergadaikan dan masa depan daerah terjual karena secara tidak langsung telah dibeli oleh calon tersebut.

Obral janji seperti obral pakaian yang tidak laku lagi di pasaran dengan harga yang murah, masyarakat pun dengan ria, senang, dan bahagianya mempercayai kata-kata yang dikeluarkan oleh calon. Janji calon itu banyak, ada yang berjanji akan “mensejahterakan, membangun daerah, memakmurkan, memberikan pelayanan yang cepat, memberi bantuan kepada masyarakat, mendukung semua usulan masyarakat dan lain-lain”. Memang janji yang diberikan oleh para calon itu sangat baik, sangat manis, sangat menjanjikan, sangat-sangat…! Tetapi ketika calon tersebut berhasil menduduki tampuk kekuasaan mulailah terlupakan janji manis yang dilontarkan dulu, pengembalian modal, transaksi korupsi, kolusi, dan nepotisme mulai digencarkannya. Timbulah kekecawaan masyarakat bahwa dulu saya dijanjikan begini dan begini (penyesalan datang belakangan).

Marilah kita kembali ke jalan kebenaran, jalan ketenangan, dan jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Bahwasannya sifat saling memusuhi bukanlah perilaku yang terpuji, mengambil uang untuk memilih bukan pula jalan yang baik, menfitnah orang dan berburuk sangka kepada orang lain bukannya jalan yang diridhoi.

Pemilihan kepala daerah harusnya dapat menjadikan diri kita semakin dewasa, dan arif dalam menentukan pilihan berdasarkan norma agama, hukum, adat dan norma sosial yang telah lama berkembang dalam mengatur tatanan kehidupan bersama dalam bingkai kedamaian dan kerukunan masyarakat.

Jangan engkau menjadi pemilih yang rapuh imannya, pemilih yang bengkok jalannya, pemilih yang buta hatinya, pemilih yang pendendam, dan pemilih yang pemilih berdasarkan hawa nafsunya.

Jadilah engkau pemilih yang penyayang, pemilih yang cinta kedamaian, pemilih yang memilih berdasarkan hati nurani, pemilih yang memberikan ketenangan buat orang lain, dan pemilih yang melihat kemaslahatan umat manusia. Dengan jalan itu pasti TUHAN akan memberikan jalan yang siratalmustaqim (jalan yang lurus dan lebar).

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuan-Nya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? (Qur’an Surat Al-Jatsiyah ayat 23).

Barangsiapa yang mengangkat seseorang untuk memimpin suatu masyarakat, padahal di kalangan mereka masih ada orang yang diridhoi oleh Allah SWT daripada orang yang diangkat itu, maka sungguh dia sudah mengkhianati Allah, rasul-nya dan orang-orang beriman. (HR. Ahmad dan Al-Hakim).

Pilihlah pemimpin yang baik akhlaknya dan benar dalam menata masyarakat serta daerahnya. (by Darmin).

DAMAI INDONESIAKU, DAMAI MASYARAKATNYA.