DEMOKRASI TAK BERTUAN *Darmin Hasirun*

Hidup di alam kebebasan merupakan impian manusia, sama halnya dengan Teori Maslow tentang tingkatan kebutuhan Manusia, menempatkan aktualisasi diri atau kebebasan akan kebutuhan kreatif, dan realisasi diri pada tingkat yang paling tinggi.

Di era demokrasi ini, kebutuhan hidup bebas merupakan salah satu prasyarat agar rakyat dapat berdaulat dan berdaya dalam segala bidang, oleh karena itu, Negara Indonesia harus melakukan filter terhadap kebudayaan yang mengatasnamakan kebebasan tersebut.

Dalam Pancasila terdapat Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan simbol keyakinan kita akan keagungan, kebesaran, dan kasih sayang TUHAN terhadap semua mahluk. Disinilah dasar-dasar sistem demokrasi negara indonesia disusun agar menjamin kebebasan dalam menyelenggaran pemerintahan yang bertanggung jawab hingga lahirlah istilah Demokrasi Pancasila.

Penerapan Demokrasi Pancasila ini seakan hanya menjadi simbol negara tanpa aplikasi yang nyata. Bagaimana tidak, pada saat musim politik pemilihan kepala daerah banyak rakyat saling bertengkar, konflik dan permusuhan satu dengan yang lain hanya karena beda pilihan, seakan pilihan mereka dikultuskan untuk menjadi yang terbaik tanpa cacat, cela dan dosa. Begipula dengan perilaku para pejabat (oknum) yang senang mempermainkan aturan negara, hingga bongkar pasang aturan demi meraih kepentingan sesaat, hasrat kekuasaan untuk menjaga status qou menjadi motivasi di balik perilaku mereka, para intelektual terlibat sebagai tim pemenangan salah satu calon hingga idealisme tergadai ambisi kekuasaan, para tokoh saling bertentangan karena keegoannya ingin dipuji, dan dipuja hingga namanya melambung setinggi angkasa, akhirnya demokrasi Pancasila yang diagungkan selama ini hanya menjadi simbol kenegaraan tanpa aplikasi.

Demokrasi tak bertuan merupakan makna dari sistem demokrasi yang diterapkan dalam negara seakan kehilangan aturan yang telah ditetapkan oleh negara bahkan Tuhannya. Dapat pula diartikan dengan demokrasi kebablasan tanpa wasit. Wasit yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pemerintah dan tokoh panutan.

Penulis berpendapat jikalau pemerintah sudah kebablasan dan tidak lagi mempersatukan rakyat, maka seharusnya ada tokoh panutan yang bisa dijadikan sandaran untuk menyatukan segala perbedaan. Tetapi fakta berbicara lain, pemerintah asyik dengan kedudukannya hingga rakyat terlihat samar-samar bagai bayang-bayang, para tokohnyapun asyik bermain kata-kata dan debat sana sini hanya untuk menunjukan kehebatan dirinya.

Mereka itulah yang seharusnya menjaga marwah sendi-sendi bernegara bahkan etika bernegara. Fakta yang terjadi malah mereka sendiri yang melakukan pelanggaran aturan (korupsi, kolusi, nepotisme, drama perkelahian antara pejabat dalam sidang dan arogansi kekuasaan), memang tidak semua pejabat melakukan pelanggaran aturan, tetapi tidak sedikit juga pejabat yang suka bermain mata antara pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif (Perkoncoan) untuk memuluskan kepentingan/ ambisi mereka dalam meraih tujuan yang inginkan.

Begitupula dengan rakyat, terlihat rakyat belum siap berdemokrasi, indikasi ini tercermin dari bebasnya rakyat bermain tanpa ada batasan etika dan moral layaknya pemain bola dengan seenaknya mempermainkan bola tanpa mengindahkan rambu-rambu yang ada, para wasit seakan ikut menjadi bagian dari supporter untuk memasukan bola di gawang lawan, hasilnya bola masuk dalam gawang lawan (tujuan benar, tetapi prosesnya yang salah).

Janganlah Hawa Nafsu menjadi TUHAN untuk mendapatkan tujuan hingga dapat menghalalkan segala cara demi meraihnya, karena orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai TUHAN, mereka hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak (nauzubillah minzalik)

Mari kita kembali kepada NILAI-NILAI AGAMA dan NILAI-NILAI ADAT luhur dan murni yang telah lama berkembang sebelum bangsa Indonesia MERDEKA demi kejayaan BANGSA DAN NEGARA KITA INDONESIA.