KEPALA DAERAH (ABDI RAKYAT ATAU ABDI HARTA)

Zaman sekarang, mencari pemimpin daerah untuk rakyat sangatlah susah karena slogan “mengabdi untuk rakyat” ternyata kebanyakan digunakan hanya sebagai topeng agar dirinya disebut merakyat dan dipilih saat pemilihan kepala daerah.

Coba para pembaca budiman lihat di daerahnya, apakah kepala daerahnya betul-betul menggunakan jabatannya hanya untuk mengabdi kepada rakyat atau ada misi terselubung lainnya yang tidak bisa diungkapkan di depan publik sebagai abdi harta?

Hasil pengamatan penulis di beberapa daerah Indonesia masih banyak kepala daerah yang menjadikan jabatan untuk misi mencari untung sebanyak-banyaknya alias memperkaya diri sendiri sedangkan rakyatnya kadang tidak makan satu atau dua hari, itupun makan hanya nasi aking campur indomie, atau nasi basi sisa kemarin. Ini bukan masalah pengembalian modalnya yang sudah puluhan miliar dikeluarkan saat mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah, tetapi ini masalah MORAL. Ya..! Moral pemimpin daerah yang rapuh dan rakus dengan harta.

Yel-yel “dekat dengan rakyat”, “pelayan rakyat” atau “mengabdi rakyat” yang disurakan saat kampanye atau dipasang di baleho hanyalah pemanis kata-kata agar rakyat yakin bahwa dirinya maju menjadi kepala daerah karena dorongan hati dan dorongan rakyat untuk melakukan perubahan di daerahnya.

Para kepala daerah yang mempunyai misi harta sudah dari awal mempunyai niatan kuat untuk menjadikan jabatannya sebagai bisnis mencari keuntungan pribadinya dengan mengumpulkan pundi-pundi uang dari berbagai macam jalan.

Tidaklah salah kepala daerah kaya, mempunyai rumah layaknya istana, uang puluhan bahkan ratusan miliar, fasilitas mewah, dan berbagai harta kekayaan yang dimilikinya disaat rakyatnya telah kaya dan sejahtera pula, sebaliknya akan kurang elok dipandang mata jikalau menjadikan dirinya kaya sementara rakyatnya menderita. Ini bukan zaman monarki masa lalu dimana raja disimbolkan sebagai orang yang kaya dan mempunyai kedudukan ingin dihormati, tetapi sekarang zaman demokrasi dimana pemimpin harus bisa memberikan contoh kepada rakyatnya dengan menjadikan diri dan keluarganya hidup sederhana saat rakyatnya hidup sederhana atau miskin pula.

Penulis teringat dengan sosok Mahmoud Ahmadinejad, saat memegang jabatan Walikota di Teheran (Iran) pada tahun 2003-2005, selama menjabat walikota, ia tidak pernah tinggal di rumah dinasnya yang mewah. Beliau bersama istri dan anaknya lebih memilih tinggal di gang buntu di ibukota Iran berdampingan dengan penduduk miskin kota itu. Sering rakyat melihatnya berjalan dengan sepatu yang sudah bolong. Hidup sederhana bukan menjadikannya terpuruk bahkan malah terangkat menjadi Presiden Iran periode 2005-2013. Jabatan inilah menjadikan hatinya semakin mantap mengabdikan dirinya untuk rakyatnya, hingga kini namanya bukan hanya dikenal rakyat di daerahnya bahkan rakyat dunia pun mengenal sosok pemimpin sederhana, kharismatik, dan relijius ini.

Perbandingan antara figur Mahmoud Ahmadinejad dan para kepala daerah pengabdi harta seperti “langit dan bumi”. Beliau yang hidup sederhana jauh dengan kemewahan duniawi sedangkan kepala daerah pengabdi harta selalu hidup bergelimangan harta, jabatan, pangkat, dan kesenangan duniawi. Antara manusia berhati malaikat dan manusia berhati binatang bahkan lebih rendah lagi.

Kepala daerah yang hidup sederhana ditengah keterpurukan rakyatnya menjadikan kepemimpinnya semakin kuat dan dipercaya, sebaliknya kepala daerah yang hidup bergelimangan harta layaknya lintah darat menghisap darah rakyatnya ditengah rakyatnya menderita kelapangan, maka sangatlah tidak baik.

Inilah yang penulis ungkapkan pada judul tulisan sebelumnya “Kepala Daerah Berjiwa Pancasila” bahwa menjadi pemimpin teladan sangatlah susah didapatkan di zaman sekarang. Jiwa teladan ini terkesan hampir punah ditelan oleh zaman, padahal jiwa inilah yang paling utama dan pertama ditekankan untuk menjadi pemimpin.

Pembaca yang budiman, mengenal sosok calon kepala daerahnya adalah tugas utama pemilih agar tidak terjebak dan tertipu oleh calon-calon kepala daerah penjual slogan “pengabdi rakyat” tetapi dibalik itu dia hanya menjadi “pengabdi harta”. Tidak perlu pula menghina calon kepala daerah lainnya karena kita hanya memastikan bahwa orang yang kita akan pilih/coblos di TPS (Tempat Pemungutan Suara) tidak menjadi abdi harta tetapi hatinya tulus hanya untuk rakyat. Trim’s.

 

By. Darmin Hasirun