BLACK CAMPAIGN MENCARI KAMBING HITAM *Darmin Hasirun*

BLACK CAMPAIGN MENCARI KAMBING HITAM

*Darmin Hasirun*

Pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan tahun 2017 di seluruh Indonesia telah memasuki babak baru khususnya bagi daerah-daerah yang telah memenuhi syarat pelaksanaan pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Para calon kepala daerah dengan gegap gempita menyambutnya dan berbondong-bondong mencari partai politik dan dukungan masyarakat untuk dijadikan sebagai “perahu” atau “tiket” agar bisa masuk dalam arena pertandingan pemilihan kepala daerah.

Berbagai macam pasangan calon kepala daerah dengan latar belakang etnis, agama, warna kulit, bahasa, bahkan cara pandang yang berbeda-beda disatukan dalam satu daerah dan satu panggung pemilihan, kondisi ini telah menjadi warna demokrasi pemilihan, tentu para calon tersebut akan mengajak masyarakat untuk memilihnya saat hari pencoblosan nanti di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lingkungan masing-masing. Oleh karena itu berbagai cara mereka tempuh untuk meyakinkan masyarakat tentang niatan, program kerja dan keseriusan dalam membenahi daerah jikalau terpilih sebagai kepala daerah selama 5 tahun kedepan.

Salah satu cara untuk mengajak masyarakat adalah melalui kampanye yang berisikan ajakan, himbauan, bahkan propaganda untuk menjatuhkan lawannya baik dilakukan melalui media massa, media eletronik, ataupun tatap muka langsung dengan masyarakatnya. Dalam pandangan penulis, kampanye dalam Pilkada seperti halnya pisau bermata dua, disatu sisi untuk mempromosikan visi, misi, program kerja, kinerja, prestasi calon, sikap, cara pandangan, dan strategi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat daerah, disisi lain kampanye sering berisi kata-kata fitnah, pencemaran nama baik, gunjing, gosip, dan berbagai nada kebencian lainnya kepada sesama warga yang berbeda pilihan.

Pada umumnya kampanye dalam Pilkada dilihat dari warna terbagi atas tiga jenis yaitu kampanye putih (white campaign), kampanye hitam (black campaign) dan kampanye abu-abu (gray campaign). Kampanye putih berisikan ajakan kebersamaan, perdamaian, program kerja yang pro rakyat, sikap beretika dan bermoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma kebaikan lainnya yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat setempat. Kampanye hitam merupakan antitesis dari kampanye putih yang cenderung menyerang dan menyebarkan kebencian kepada salah satu calon kepala daerah dengan melihat isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), menyebarkan berita-berita bohong (hoax) kepada masyarakat sehingga mempengaruhi cara berpikir masyarakat dari memandang kebaikan pasangan calon berubah menjadi rasa jengkel dan tidak suka terhadap pasangan tersebut, bahkan masalah rumah tangga pasangan calonpun tidak luput dari gosip yang disebarkan untuk tidak mendukung calon-calon yang dianggap buruk di mata masyarakat. Kampanye abu-abu lebih cenderung pada isu-isu yang belum jelas kebenarannya, dari mana asalnya, datanya yang kurang akurat, dan biasanya dijadikan buah bibir masyarakat.

Dalam tulisan ini, penulis hanya fokus pada kajian kampanye negatif (black campaign) yang selalu identik mencari tumbal atau kambing hitam pada salah satu pasangan calon kepala daerah sehingga nama baiknya jatuh di mata publik, inilah yang disebut character assassination (pembunuhan karakter). Bagi mereka yang tidak suka dengan calon kepala daerah maka cara inilah yang sering kita gunakannya melalui forum-forum diskusi di dunia nyata maupun dunia maya.

Kampanye hitam yang dipakai oleh relawan dan tim suksesnya, sering menganggapnya sebagai senjata yang bisa merobohkan sistem pertahanan calon lain, tidak tanggung-tanggung bahkan keluarganyapun ikut terseret dalam pusaran kampanye dosa ini. Kampanye yang sangat tidak sehat dalam proses pertumbuhan demokrasi di negara tercinta, cara-cara ini seharusnya hanya dipakai oleh golongan syeitan untuk menjerumuskan manusia ke lembah kesesatan yang hitam pekat sehitam kampanye yang mereka lakukan.

Sebenarnya upaya mencegah kampanye hitam ini sudah lama dilakukan oleh negara diantaranya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), baru-baru ini dikeluarkan surat edaran Kapolri Nomor: SE/ 06 / X /2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), bahkan norma-norma agama melarang perbuatan gosip, menggunjing, atau ghibah kepada orang lain.

Black campaign merupakan sikap yang tidak bermartabat dan tidak manusia disebabkan mereka yang menginginkan kedudukan dan kekuasaan diperoleh dengan cara-cara merendahkan harga diri orang lain. Lagipula pada dasarnya manusia mampunyai dua sisi sifat yaitu sifat buruk dan baik yang tidak lepas dari kepribadian manusia, tentu jikalau kita ingin menyerang seseorang pada kekurangan calon lain dengan cara menghina maka dapat dipastikan orang lain yang menghina calonnya sendiri pada kekurangannya pula, maka terjadilah perang urat saraf. Perang yang hanya membicarakan keburukan masing-masing calon dengan cara dibuka satu persatu di depan publik baik dengan bukti maupun tanpa bukti-bukti yang mendukung kata-kata tersebut, tentu bagi orang-orang yang mudah terpengaruh dengan isi provokasi itu, maka akan berpotensi mereka ikut-ikutan membenci dan mengeluarkan kata-kata hinaan kepada calon kepala daerah lainnya.

Sikap sekelompok masyarakat yang sering mengeluarkan kata-kata hinaan kepada pasangan calon lain dapat berakibat pada terciptanya konflik secara horizontal, olehnya itu sikap buruk ini bukanlah merupakan cerminan orang-orang yang beragama karena agama jelas-jelas menganjurkan untuk menghindari atau menjauhkan diri dari perkataan sia-sia, omong kosong, dan suka memfitnah.

Permasalahan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat menjelang Pilkada adalah menyorot kinerja petahana yang belum memuaskan publik secara umum dan menimbulkan kekecawaan sebagian masyarakat. Jikalau terjadi hal seperti ini, maka warga harus memilih calon lain yang bisa membawah harapan baru untuk pembangunan tentu tanpa harus menghina atau membenci kelompok lain yang dapat memicu perpecahan sesama masyarakat di tanah air.

Black campaign tidaklah banyak mendatangkan kebaikan untuk pembangunan daerah, kesejahteraan dan perbaikan kondisi pemerintahan, bahkan justru hanya menciptakan rasa dendam kusumat, iri, dengki, dan penyakit hati lainnya yang merugikan masyarakat, penulis yakin jikalau kita sering mengkampanyekan prestasi para calon kepala daerah maka akan menjadi virus motivasi bagi generasi calon-calon kepala daerah selanjutnya untuk mengukir prestasi sebanyak-banyaknya, bukan sibuk memperbanyak masalah yang bikin masyarakat tambah pusing dan bingung menentukan pilihannya.

Pembaca yang budiman, marilah kita jadikan Pilkada sebagai event memilih pemimpin yang berkualitas baik pribadinya maupun program kerjanya secara bermartabat dan beretika sesuai dengan aturan main yang berlaku, serta mempertimbangan pula nilai-nilai agama, adat dan sosial yang telah melekat lama dalam diri masyarakat di daerah. Trim’s.