BUKAN PEMIMPIN KTP *Darmin Hasirun*

Pemilihan kepala daerah merupakan ajang untuk menentukan/memilih kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) yang akan memimpin selama 5 (lima) tahun ke depan. Perbicangan mengenai bakal calon (Balon) kepala daerah mulai memanas dengan saling memojokan / menyindir satu dengan lain, baik dilihat pada latar belakang, program kerja, tempat tinggal, asal kelahiran, bahkan kontribusinya terhadap daerah.

Masing-masing para pendukung saling membela jagoannya agar menepis isu-isu yang berpotensi menjatuhkan elektabilitas dan popularitas di mata masyarakat daerah, disisi lain mereka juga tidak mau kalah dengan melemparkan “kartu hitam“ (black campaign) untuk menjelekan lawannya. Inilah yang dinamakan “suka menyindir tapi tidak suka disindir, suka mencubit kulit lawan tetapi tidak suka dicubit kulitnya”.

Menurut pengamatan penulis di lapangan, terlihat kegiatan masyarakat secara umum beraktivitas seperti biasanya, berinteraksi, bekerjasama, berdagang, dan berbagai aktivitas normal lainnya. Terasa mereka tidak terpengaruh dengan isu-isu yang selama ini beredar di media, tetapi hal yang sangat berbeda saat penulis masuk di dunia maya terutama group -group media sosial terlihat perang urat saraf semakin memanas, dan perbicangan yang sering dipermasalahkan seputar tempat kelahiran, tempat tinggal, nama slogan, money politic, bahkan agama pun ditonjolkan sebagai bentuk perlawanan kepada bakal calon kepala daerah lainnya.

Perdebatan antar pendukung BALON kepala daerah, mengingatkan penulis pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), Ya..KTP. Inilah yang melatar belakangi tulisan ini diberi judul “BUKAN PEMIMPIN KTP”. Untuk mengetahui lebih jauh silahkan tuntaskan membaca artikel ini.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas penduduk yang berada di suatu negara/daerah tertentu, didalamnya berisi nama, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pekerjaan dan lain-lain, dengan adanya kartu ini maka kita lebih mudah mengenal identitas penduduk tersebut.

Melihat fenomena PILKADA sekarang, penulis menganggap rasanya kita belum move on dengan kondisi masa lalu dan masih terjebak dengan masalah identitas. Padahal yang kita pilih bukan hanya sekedar yang tercantum di KTPnya, tetapi seharusnya lebih jauh lagi, yang tidak dimuat dalam KTP tersebut. Misalnya visi misi, program kerja (upaya menyelesaikan masalah kemiskinan, pembangunan, pengangguran, pengelolaan sumber daya alam, pertanian, perikanan, promosi potensi alam, penataan ruang, teknologi tepat guna dan berdaya guna), prestasi bakal calon dalam mencapai kesuksesan karirnya, kontribusi /pengabdian bakal calon kepada daerah, dan masih banyak lagi.

Tidak salah sih melihat KTPnya, tetapi janganlah terjebak pada diskusi-diskusi hanya seputar identitas saja, ada baiknya gali lebih dalam mengenai kemampuan bakal calonnya masing-masing, dan bagi pendukung yang tidak lolos calonnya agar lebih bijaknya menjadi penengah yang baik atau menjadi relawan bakal calon lainnya, sehingga dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada di daerahnya.

Di tengah kemajemukan masyarakat di daerah, kurang elok dan elegan jikalau terlalu memperuncing perbedaan itu, karena dalam hal apapun upaya memperuncing perbedaan adalah pemicu konflik sesama rakyat, yang senang kaum opportunis, borjuis dan konglomerat yang enak duduk disinggasana melihat rakyat saling bertengkar. Menurut penulis mencari persamaan dan kelebihan bakal calon dalam pembangunan daerah adalah solusi damai (menghindari konflik sesama rakyat) demi menuju masyarakat yang beradab, bermartabat dan dapat bersaing dengan daerah lain, bisa pula melihat kelemahan rencana pemikiran (program kerja) bakal calon sebagai tinjauan kritis terhadap dampak yang akan ditimbulkan jikalau beliau menjadi kepala daerah.

Sekarang ini, daerah butuh sentuhan sosok pemimpin bukan hanya KTP saja, tetapi lebih jauh lagi mengenai rencana melakukan percepatan pembangunan, penataan pemerintahan, menciptakan pelayanan prima, pemberdayaan masyarakat dan kebijakan-kebijakan lain.

Perdebatan tentang KTP bakal calon, seperti halnya diperdebatkan merk televisi mana yang paling baik. Dikatakan televisi yang berkualitas itu bukan pada merknya tetapi kualitas isi dalamnya yang memuaskan pelanggan.

Jikalau ada yang mengatakan bahwa daerah tersebut hanya dapat dinahkodai oleh penduduk pribumi atau pendatang saja maka inilah cara berpikir yang salah, otonomi daerah diberikan / diserahkan untuk mengurus rumah tangganya sendiri bukan dilepaskan dan dikuasai oleh kelompok masyarakat tertentu. Makanya daerah otonom bukanlah seperti kapal pribadi atau milik turunan tetapi kapal Pelni milik negara yang nahkodanya adalah orang ahli di bidangnya.

Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Khusus untuk pro kontra tentang money politik sama halnya mempermasalahkan pengurusan KTP, yang seharusnya sudah gratis, tetapi ternyata ada juga oknum-oknum yang masih suka dengan uang-uang pelicin tersebut, meski undang-undang telah melarangnya tetapi kadang oknum manusia inginnya mengikuti nafsu dan kepentinnya (bukan aturan negara).

Oleh karena itu, penulis mengajak kepada pembaca yang budiman, mari bahu membahu mensukseskan Pilkada dengan memilih pemimpin yang berkualitas dan ahli di bidangnya, BUKAN PEMIMPIN KTP.

Renungan:

“Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi, Ada seorang sahabat bertanya: bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab: Jikalau urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran itu” (HR. Bukhari No.6015). Nauzubillah min zalik. Jauhkanlah kami dari marabahaya dan kehancuran itu.